Pp 3 tahun 2023. Undang-undang tersebut telah diundangkan pada. Pp 3 tahun 2023

Lampiran file: 160 hlm. 166, Tambahan Lembaran. PP Nomor 36 Tahun 2023 disusun dengan semangat menjalankan amanat Pasal 33 ayat 4 UUD 1945, serta dalam rangka menjaga keberlanjutan dan ketahanan ekonomi nasional. 02/2016 tentang Persyaratan dan Besar Manfaat Tabungan Hari Tua Bagi Pegawai Negeri Sipil Keywords: pmk peraturan menteri keuangan jdih tabungan hari tua pns Created Date: 3/17/2023 4:51:26 PMTangkapan layar Surat Edaran Menteri PANRB No. Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara. CARI. Dokumen : Pemerintah Pusat PP 2023. Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran. txt) or read online for free. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) NO. 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Carian Pekeliling Perkhidmatan & Surat Pekeliling Perkhidmatan dari tahun 1970 sehingga kini. Peraturan Perundang-undangan. Berikut adalah isi salinan PP 15 tahun 2023 tentang THR & Gaji Ke-13. Judul. Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERIAN PERIZINAN BERUSAHA, KEMUDAHAN BERUSAHA, DAN FASILITAS PENANAMAN MODAL BAGI PELAKU USAHA DI IBU KOTA NUSANTARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK. Tipe Dokumen. Dasar Hukum Peraturan Menteri ESDM ini adalah: UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU Nomor 39 Tahun 2008, PP Nomor 70 Tahun 2009, Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2021, Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2021. Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Aviasi. Sangat memotivasi, berjiwa muda & humoris. Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 8 Tahun 1981; UU Nomor 2 Tahun 2002; UU Nomor 4 Tahun 2023; PP Nomor 27 Tahun 1983; dan PP Nomor 43 Tahun 2012. Bagikan. Tipe: Peraturan Perundang-undangan:. UU ini mencabut UU Nomor 11 Tahun 1992 dan mengubah beberapa UU sebagaimana tercantum dalam UU ini. Berita Terbaru. Keputusan Kepala BKN. LN 2023 (100) TLN 2023 (6883) Bahasa: Indonesia : Bidang Hukum: Hukum Keuangan Negara : Subyek ‐ Cluster: Bidang Perimbangan Keuangan : Status: Berlaku :. 85 : 162 HLM:WebPeraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Wilayah Pertambangan Tentang Website Website Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan yang menampilkan Database Peraturan Perundang-undangan yang memuat informasi mengenai jenis, status, hubungan antar peraturan, dan statistik peraturan perundang-undanganWebLatar Belakang. tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Dalam Pelaksanaan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG KRITERIA PENILAIAN DAN MEKANISME PENGAJUAN PENGHARGAAN KENAIKAN PANGKAT LUAR BIASA 1. Judul. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIANOMOR 36 TAHUN 2023 TENTANG DEVISA HASIL EKSPOR DARI KEGIATAN PENGUSAHAAN, PENGELOLAAN,DAN/ATAU PENGOLAHAN SUMBER DAYA ALAM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Bela Negara dalam PP 3 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU 23 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan Warga Negara, baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aviasi Pariwisata Indonesia. Abstrak. Tipe Dokumen. Presiden Joko Widodo mengeluarkan Inpres 3 tahun 2023 tentang Percepatan Jalan Daerah. Permen PANRB ini mengatur mengenai: 1) kedudukan dan tanggung jawab, tugas, dan klasifikasi Jabatan Fungsional/JF; 2). (batang tubuh hlm 1 sd 11; lampiran hlm 12 sd 44)PP ini mengatur antara lain mengenai ketentuan-ketentuan terkait analisis dampak Lalu Lintas, pengujian dan rancang bangun Kendaraan Bermotor, penyelenggaraan Terminal, Perizinan Berusaha bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta subsidi penyelenggaraan angkutan, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Peraturan LKPP. Nomor. Judul. Jakarta, 15 Januari 2023 Pemerintah melakukan penyesuaian besaran tarif pelayanan kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) Dwi. pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun RKP Daerah Tahun 2023; 3) sebagai dasar. 7 Tahun 1983; UU No. No. Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2023 Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak sampai dengan Rp0,00 (Nol Rupiah) atau 0% (Nol Persen) yang Berlaku pada Badan Pemeriksa Keuangan MATERI POKOK. Tipe Dokumen. - Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Juni 2023. id: 68 hlm. Pemrakarsa. Perban 3 Tahun 2023 teknis. PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER – 11/BC/2023. Keterangan Status--T. 33,. id-8 - LAMPIRAN PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41>TAHUN 2023UU 2023. • Dosen Favorite di beberapa Perguruan Tinggi. Keppres Nomor 3 Tahun 2023. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun. Pemerintah melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor. 36 Tahun 2023 tentang DHE dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam, yang diperoleh dari laman resmi Kementerian Sekretariat Negara, akhir pekan lalu, pemerintah mengatur bahwa eksportir yang wajib menempatkan DHE Sumber Daya. id: 21 hlm. Badan / Pengarang. Bentuk. 3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara. 33 Tahun 2023, pelaksanaan Konservasi Energi melalui Manajemen Energi yang telah dilaksanakan sebelum Peraturan Pemerintah tersebut mulai berlaku, diakui sebagai pelaksanaan Konservasi Energi melalui Manajemen Energi sampai berakhirnya periode pelaporan. Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Ilustrasi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Untuk diketahui, Peraturan Pemerintah (PP) No. 50 Tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan untuk Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit Serta Pengendaliannya ; Permenkes No. Tahun 2023 Nomor 99); 4. 6854, jdih. Hubungi kami melalui Facebook fb. salinan. Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku. 27. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan dari Pengenaan Bea Meterai. Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2023. 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Judul. Rapat Pimpinan Kementerian PANRB. bahwa dengan telah berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan telah memperkuat. Peraturan Perundang-undangan Judul Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 2023 tentang Konservasi Energi T. Judul. id: 5 hlm. • Pengarang / Penulis beberapa buku yang telah berhasil dipublikasikan. 167, jdih. Pendanaan penyelenggaraan IGT pertanahan dan ruang di lingkungan Kementerian ATR/BPN bersumber dari APBN dan/atau sumber lain yag sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. PP Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Pemberian THR dan Gaji Ke-13 Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun,dan Penerima Tunjangan Tahun 2022. 2023. T. Dasar Hukum Peraturan Pemerintah ini adalah: UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU Nomor 30 Tahun 2007. Kategori : PPh. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2023. Peraturan Menteri Kesehatan tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan Permenparekraf ini mengubah beberapa ketentuan dalam Permenparekraf Nomor 14 Tahun 2022. Judul. PP No. Dalam beleid itu, pemerintah. Penetapan ini sebagai upaya efisiensi dan efektivitas hari kerja serta memberi pedoman bagi instansi pemerintah dan swasta dalam melaksanakan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2023. setneg. Status. Dokumen : Pemerintah Pusat. E. Bidang. 3. Jakarta, 29 Maret 202 3 – Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 15 tahun 2023 yang mengatur kebijakan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13. Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juni 2023. PBSN Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan Ketiga Atas PBSN Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Jasa: Download: 3. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2023 Tentang Konservasi Energi. Web6896. 03/2023 . go. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang. Beberapa di antaranya lebih spesifik dibandingkan ramalan lainnya. NERACA. Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110), dicabut dan. Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, Dan Fasilitas Penanaman Modal Bagi Pelaku Usaha Di Ibu Kota Nusantara - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam. Tanggal Pengundangan. pdf. KEPUTUSAN. Bersama kami sampaikan hal – hal sebagai berikut: 1. 39, BN. U. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 2021/No. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1970. PP 25 tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan. Aturan ini memuat tentang kegiatan pemanfaatan hasil sedimentasi di laut seperti. Berlaku : 1 Agustus 2023. PP ini mencabut PP Nomor 82 Tahun 2000; PP Nomor 14 Tahun 2002; dan PP Nomor 15 Tahun 2002. Pejabat Pengundangan. 2023. d. Peraturan Menteri Keuangan, 66 Tahun 2023. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Semua Instansi Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak. 1. 299, jdih. Seperti diketahui, Kementerian Kelautan dan Perikanan ( KKP) berdalih komoditas yang boleh dijual hanya hasil sedimentasi laut, bukan pasir laut. 42,. Peraturan KPU No. TEMPO. jo. Sedangkan besaran upah lembur diatur di PP No 35/2021. PP 2023. JAKARTA - Pemerintah akan memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 pada 2023 kepada aparatur negara, TNI-Polri, dan pensiunan/penerima pensiun. PP 2023. Penerbitan UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) merupakan upaya pemerintah untuk memajukan kesejahteraan umum melalui reformasi sektor keuangan Indonesia. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,WebJudul. 66. pdf), Text File (. 000. PP ini mengubah beberapa ketentuan dalam PP Nomor 36 Tahun 2021. 4. E. Peraturan Perundang-undangan. Tanggal Penetapan 27 April 2023. Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5083), dicabut dan dinyatakan tidak. Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku: 1) Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 196); dan 2) Peraturan Presiden Nomor. 41, TLN No. 2023/No. Sesuai ketentuan Pasal 57 PP 55/2023, apabila Wajib Pajak dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam 1 tahun pajak telah memilih untuk dikenai PPh berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf b UU PPh dengan mempertimbangkan Pasal 31E UU PPh, Wajib Pajak tersebut tidak dapat dikenai PPh final berdasarkan PP 55/2023 untuk tahun pajak. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor PP 31 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran. Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2023. Judul. me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram. Unduh PDF. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional. Kategori Regulasi. - Berikut ini link download PermenPANRB Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Jabatan Fungsional. LN 2023 (50): 8 HLM: Status: BERLAKU. Beranda; Peraturan. 27 Juni 2023. Lampiran file 819 hlm (batang tubuh. Peraturan Menteri Perindustrian ini mulai berlaku pada tanggal 20 Januari 2023. Judul. JOKO WIDODO. id; Sen - Jum 08:00 s. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2020 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Kepemilikan Asing pada Perusahaan Perasuransian DETAIL PERATURAN Abstrak. Berlaku. Tanggal Pengundangan. Penguatan. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengunduran Diri dalam Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden, dan Wakil Presiden, Permintaan. Beranda; Peraturan. Mencabut : Peraturan Lembaga Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pedoman Swakelola. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. 3 Tahun 2023 Tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional. 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. 3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2023 Pembiayaan Proyek Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Dokumen :. bahwa Presiden selaku Kepala.